PAD Lain-lain yang Sah Menurut PP 12 Tahun 2019

-



PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Beberapa hal yaitu sebagai beriku:

- Hasil penjualan BMS yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak  dipisahkan
- Hasil kerja sama daerah
- Jasa giro
- Hasil pengelolaan dana bergulir
- Pendapatan bunga
- Penerimaan atas tuntan ganti kerugian keuangan daerah
- Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya.
- Penerimaan dari selilsi rupiah dari nilai tukar mata uang asing
- Penapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan
- Penapatan pajak dan retribusi daerah
- Penapatan atas hasil esekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Pendapatan dari badan layanan umum daerah
- Dan penadapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Download Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI, Pengertian, Ciri-ciri, Manfaat, Tujuan, Faktor-faktor, dampak dan manfaat,

-
Gambar
DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI 1. Pengertian Desentralisasi a. Pengertian Desentalisali Secara Etimologi   Kata desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” berarti lepas dan “centrum” berarti pusat. Decentrum berati lepas dari pusat. Jadi, Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah.
Baca selengkapnya

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DAN FEDERASI

-
Gambar
Pembahasan otonomi daerah yang ada saat ini dan berlaku pada negara kesatuan republik indonesia bukan karena ada dengan begitu saja tetapi, dengan berbagai proses sejarah panjang tetapi dalam pembahan ini, akan memfokuskan pembahasan pada perbendaannya otonomi daerah dan federasi,  karena dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai negara berbeda disebabkan banyak faktor yaitu sebagai berikut : Dasar dan tujuan Negara; Karakteristik politik ketatanegaraan;  Kesepakatan kolektif penyelenggara Negara: dan Keinginan masyarakatnya sendiri,  Dalam perkembangannya bisa kita bedakan seperti, Amerika Serikat, dan Negara tetagga kita Malaysia kerana berdasarkan beberapa karateristik tersebut diatas, sperti Amerika Serikat (USA) memiliki Prinsip Pemerintahan federasinya dengan sistem otonominya yang menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah pusat, dan Indonesia dengan sistem pemerintahan, pusat menyerahkan kewenangan kepada Daerah.
Baca selengkapnya

Apa itu SKPD dan OPD...!!

-
Gambar
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang terdiri dari beberapa perangkat pemerintahan provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki peran eksklusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mejanlankan kewenagan masing SKPD dangan berdasarkan pada UUD Nomor 32 tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah, sebagaimana termuat dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa : Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.   Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.  Berdasarkan Undang-undang tersebut ini yang menyakut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya Melingkupi Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab la...
Baca selengkapnya