OTONOMI DAERAH

BERDASRKAN  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi, Kabupaten Dan Kota Fungsi Pembentukan Perda Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: menyurusun program pembentukan Perda bersama Ke pala Daerah;  membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan mengajukan usul rancangan Perda. Fungsi Anggaran Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetr4juan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: membahas kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;  Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah meny...

Dalam kebijakan Penyusunan APBD Tahun 2020 dengan mengunakan Permedagri Nomor 33 Tahuan 2019  dapat meliputi : Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam apbd tahun 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperbebani kebijakan-kebijakan yang ada. 1. Pendapatan asli daerah Penganggaran dan retribusi daerah wajib menaati peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU nomo 28 tahun 2009 tetang pajak daerah dan retribusi daerah dan PP nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalulintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.  Penetapan retribusi dan pajak daerah harus berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing pemerintah dimasing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi ta...

PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Beberapa hal yaitu sebagai beriku: - Hasil penjualan BMS yang tidak dipisahkan - Hasil pemanfaatan BMD yang tidak  dipisahkan - Hasil kerja sama daerah - Jasa giro - Hasil pengelolaan dana bergulir - Pendapatan bunga - Penerimaan atas tuntan ganti kerugian keuangan daerah - Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya. - Penerimaan dari selilsi rupiah dari nilai tukar mata uang asing - Penapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan - Penapatan pajak dan retribusi daerah - Penapatan atas hasil esekusi atas jaminan - Pendapatan dari pengembalian - Pendapatan dari badan layanan umum daerah - Dan penadapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Download Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Defenisi Negara Defenisi negara menurut para ahli yaitu sebagai berikut : Menurut Aristoteles : negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.  Menurut Jean Bodin : negara adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala keprntingannya yang dipimpin dari akal suatu kuasa yang berdaulat. Menurut Hugo De Groot : negara adalah suatu persekutuan yang sempurna, daripada orang-orang yang merdeka dan memperoleh perlindungan hukum.  Bluntschli : negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah tertentu. Menurut Hans Kelsen : negara adalah suatu pergaulan hidup bersama dalam tata paksa. Menurut Sumantri : negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negera, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendak kepada siapapun juga bertempat tinggal didalam suat...

Sering kita mendengar kata desentralisasi tentunya itu merupakan hal yang tak asing lagi bagi  kita semua karena kata desentralisasi ini dipakai dalam sistem pemerintahan yang ada dalam suatu daerah yang telah otonom dan merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan hampir sepenuhnya dikeloah oleh daerah yang telah memiliki otonomi sendiri.  Untuk memahami pengertian desentralisasi kali ini akan dibahas tuntas tentang desentralisasi itu.....!! PENGERTIAN DESENTRALISASI A.  Pengertian Desentalisali " Secara Etimologi"      Kata Desentralisasi berasal dari bahasa latin “de”  yang berarti Lepas dan “centrum”  yang berarti Pusat.   Decentrum berati lepas dari pusat. Jadi, Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa ...

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang terdiri dari beberapa perangkat pemerintahan provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki peran eksklusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mejanlankan kewenagan masing SKPD dangan berdasarkan pada UUD Nomor 32 tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah, sebagaimana termuat dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa : Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.   Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.  Berdasarkan Undang-undang tersebut ini yang menyakut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya Melingkupi Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab la...

Arsip merupakan dokumen yang digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan memori yang telah ada. Dengan demikian, pengelolaan arsip harus mudah ditemukan, sederhana, dan aman. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini menyebabkan perubahan dalam bidang pendidikan terutama bagi para pelajar, begitu pula pada arsip yang dahulunya merupakan arsip bermedia kertas namun sekarang berkembang menjadi arsip yang medianya tersaji dalam bentuk media baru seperti film, kaset, video, elektrik, CD, DVD, flashdisk, hard disk, dan lainlain.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Arsip didefenisikan sebagai simpanan surat-surat penting.  Namun dalam pembahasan ini akan menjelaskan pengertian Asrip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tetang Kearsipan dalam Pasal 1 (satu). Adapun pengertian - pengertiannya  tentang asip sebagaiman yang termuat dalam perundang-undangan t...

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa otonomi daerah adalah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah daerah kepada daerah otonom seperti Provinsi atau Kabupaten/kota untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan daerah tersebut tetapi tidak melepaskan diri dari kendali pemerintah pusat.  Dalam pebahasannya ada beberapa asas yang melekat pada daereh otonom di Indonesia yang wilayahnya terdiri dari banyak  pulau dan budaya yang sangat majemuk. olehnya itu kali ini akan di paparkan tetang asas dari otonomi daerah itu apa ? sebelum membahas asas dari otonomi daerah itu terlebih dahulu akan dijelakan pengertian otonomi daerai yaitu sebagai beriku : Otonomi daerah merupakan Hak, Wewenang, serta kewajiban yang diberikan pemerintah kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat di wilayahnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaanya, otonomi daerah memiliki asas-asas tertentu, antar...