OTONOMI DAERAH

"Apa perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia atau di berbagai Negara lain menarik untuk dipelajari"... ? Terkhusus untuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 1999 dinilai oleh para akademisi sebagai sebuah fenomena sosial yang menarik, mengapa tidak karena setelah lebih dari 32 tahun Indonesia menjalankan sistem sentralisasi pemerintahan, maka pelaksanaan otonomi dengan menganti sistem sentralisasi ke desentralisasi dipastikan menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dipelajari. Berdasarkan pemahaman tersebut setidaknya ada berbagai alasan untuk mempelajari otonomi daerah di Indonesia, yaitu : Indonesia punya nilai signifikan dalam perkembangan ilmu politik, dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, sehingga patut untuk dijadikan objek kajian. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka hampir 300 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama dan mendiami wilayah yang memiliki ka...

Untuk mempercepat perbaikan iklim bisnis dan kinerja sektor riil di daerah, harus ditumbuhkan kesadaran akan pentingnya persaingan antardaerah dalam menarik investasi sebanyak-­banyaknya ke daerah tersebut.  Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu giat dalam menarik investasi sekaligus mempertahankan dan meningkatkan investasi yang sudah ada di daerah masing-­masing. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk Perda­perda diharapkan mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan memberikan berbagai insentif serta kemudahan bagi investor dalam melakukan usaha. Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi.  Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing­-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah...

Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dituntut Setiap pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang optimal.  Di samping itu,  kabupaten/ kota sebagai  daerah otonom  dituntut dapat  menyediakan  pelayanan publik  yang optimal. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan kreatif dan inovatif  dalam mengelola sumberdaya bagi pembangunan ekonomi. Perbaikan  pelayanan publik akan meningkatkan daya tarik investasi dan  mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat  akan meningkat.  Salah satu kendala dalam peningkatan pelayanan publik dan  pengembangan ekonomi daerah adalah keterbatasan kapasitas daerah  (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan,  kelembagaan dan asset daerah). Salah satu inovasi untuk mengatasi  masalah tersebut adalah kerjasama antardaerah.  Pengalaman di berbagai  negara dan prakarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah d...

BERDASRKAN  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi, Kabupaten Dan Kota Fungsi Pembentukan Perda Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: menyurusun program pembentukan Perda bersama Ke pala Daerah;  membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan mengajukan usul rancangan Perda. Fungsi Anggaran Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetr4juan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: membahas kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;  Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah meny...

Dalam kebijakan Penyusunan APBD Tahun 2020 dengan mengunakan Permedagri Nomor 33 Tahuan 2019  dapat meliputi : Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam apbd tahun 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperbebani kebijakan-kebijakan yang ada. 1. Pendapatan asli daerah Penganggaran dan retribusi daerah wajib menaati peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU nomo 28 tahun 2009 tetang pajak daerah dan retribusi daerah dan PP nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalulintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.  Penetapan retribusi dan pajak daerah harus berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing pemerintah dimasing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi ta...

PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Beberapa hal yaitu sebagai beriku: - Hasil penjualan BMS yang tidak dipisahkan - Hasil pemanfaatan BMD yang tidak  dipisahkan - Hasil kerja sama daerah - Jasa giro - Hasil pengelolaan dana bergulir - Pendapatan bunga - Penerimaan atas tuntan ganti kerugian keuangan daerah - Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya. - Penerimaan dari selilsi rupiah dari nilai tukar mata uang asing - Penapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan - Penapatan pajak dan retribusi daerah - Penapatan atas hasil esekusi atas jaminan - Pendapatan dari pengembalian - Pendapatan dari badan layanan umum daerah - Dan penadapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Download Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Defenisi Negara Defenisi negara menurut para ahli yaitu sebagai berikut : Menurut Aristoteles : negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.  Menurut Jean Bodin : negara adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala keprntingannya yang dipimpin dari akal suatu kuasa yang berdaulat. Menurut Hugo De Groot : negara adalah suatu persekutuan yang sempurna, daripada orang-orang yang merdeka dan memperoleh perlindungan hukum.  Bluntschli : negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah tertentu. Menurut Hans Kelsen : negara adalah suatu pergaulan hidup bersama dalam tata paksa. Menurut Sumantri : negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negera, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendak kepada siapapun juga bertempat tinggal didalam suat...