-
DEFENISI PEMRINTAHAN

1. Defenisi Pemerintahan


secara etimologi pemerintahan pemerintahan dapat diartikan sebaggai berikut :
  1. Perintah berarti melakukan pekerjaan munyuruh. yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memliki kepatuhan akan keharusan.
  2. setelah ditambahkan awalan "Pe" menjadi pemeritah. berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
  3. setelah ditambah lagi akhiran "an" menajadi pemerintahan. berarti perbuatan, cara, hal atau atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.  










Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DAN FEDERASI

-
Gambar
Pembahasan otonomi daerah yang ada saat ini dan berlaku pada negara kesatuan republik indonesia bukan karena ada dengan begitu saja tetapi, dengan berbagai proses sejarah panjang tetapi dalam pembahan ini, akan memfokuskan pembahasan pada perbendaannya otonomi daerah dan federasi,  karena dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai negara berbeda disebabkan banyak faktor yaitu sebagai berikut : Dasar dan tujuan Negara; Karakteristik politik ketatanegaraan;  Kesepakatan kolektif penyelenggara Negara: dan Keinginan masyarakatnya sendiri,  Dalam perkembangannya bisa kita bedakan seperti, Amerika Serikat, dan Negara tetagga kita Malaysia kerana berdasarkan beberapa karateristik tersebut diatas, sperti Amerika Serikat (USA) memiliki Prinsip Pemerintahan federasinya dengan sistem otonominya yang menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah pusat, dan Indonesia dengan sistem pemerintahan, pusat menyerahkan kewenangan kepada Daerah.
Baca selengkapnya

DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI, Pengertian, Ciri-ciri, Manfaat, Tujuan, Faktor-faktor, dampak dan manfaat,

-
Gambar
DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI 1. Pengertian Desentralisasi a. Pengertian Desentalisali Secara Etimologi   Kata desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” berarti lepas dan “centrum” berarti pusat. Decentrum berati lepas dari pusat. Jadi, Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah.
Baca selengkapnya

PERGUB SULTRA NOMOR 29 TAHUN 2020 DOWNLOAD PDF

-
Gambar
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 29 TAHUN 2020  TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat :  Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik...
Baca selengkapnya